Bank Indonesia (BI) kembali mengemukakan rencana redenominasi mata uang rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Namun banyak pihak yang meragukan keseriusan BI dalam merealisasikan hal tersebut.
Mendengar hal itu, Gubernur BI Agus Martowadojo kembali menegaskan keseriusannya untuk melakukan redenominasi mata uang. Sebab secara kurs nominal mata uang sudah terlampau besar.
"Oh kita serius, masa Rp 13 ribu (terhadap dolar Amerika Serikat)," tegasnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/5/2017).
Agus menegaskan, dampak redenominasi akan sangat bagus terhadap mata uang RI. Namun untuk merealisasikan hal itu, menurutnya dibutuhkan waktu masa transisi selama 7 tahun.
"Itu minimum memerlukan waktu 7 tahun masa transisi, dan pada saat redenominasi mata uang harga barang pun penetapannya musti dibuat dua harga. Jadi itu sesuatu yang baik apabila kita bisa selesai," imbuhnya.
Saat ini pihaknya tengah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM agar rancangan undang-undangnya bisa masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).
"Tentu kita musti meyakinkan ada di prolegnas. Jadi kami akan bicara dengan Menkeu dan Menkumham untuk melihat kemungkinan itu bisa masuk di dalam prolegnas. Kita akan coba yakinkan Menkumham supaya bisa bicara di Baleg masalah itu," tambahnya.
Agus juga menekankan bahwa pihaknya juga akan melakukan sosialisasi terus menerus agar ketika masa transisi bisa berjalan mulus tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menganggap niatan BI itu tidak serius. Sebab belum ada tindakan nyata dari BI seperti melakukan sosialisasi.
"Masuk prolegnas tahun ini susah ya, dia (BI) cuma asal ngomong, tidak serius. Dia harus sosialisasi dulu dong jangan sampe masyarakat kaget uangnya jadi Rp 1. Menurut mereka (BI) bagus, tapi menurut rakyat belum tentu. Lah nanti kalau rakyat ambil lagi duitnya dia puter lagi jadin dolar kan kalau dolarnya melejit makin nyemplung," tuturnya.
Mekeng juga meragukan soal transisi yang dibutuhkan BI untuk melakukan redenominasi selama 7 tahun. Menurutnya dalam waktu yang cukup lama itu banyak kemungkinan bisa terjadi.
"Siapa yang bisa prediksi 7 tahun. Jangankan untuk redenominasi, APBN kita aja selalu ada perubahankan. Belum bisa diprediksi yang tepat," imbuhnya.
(detik.com)
