Anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat, Mahrus Munir, mengakui banyak anggota parlemen yang terlibat dalam penggarapan proyek-proyek pemerintah. Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi penetapan status politikus Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar, menjadi tersangka kasus suap dalam proyek pengadaan Al-Quran dan alat laboratorium sekolah di Kementerian Agama.
"Kalau anggota Dewan terlibat proyek, pasti banyak diburu oleh pihak yang berkepentingan (dengan proyek itu)," kata politikus Partai Demokrat itu Sabtu 30 Juni 2012. Namun Mahrus tak mau menjelaskan siapa saja rekannya yang bermain proyek dari anggaran pendapatan dan belanja negara. "Saya sih sejak dulu tak pernah ikut-ikutan (mencari proyek)."
Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Zulkarnaen Djabar sebagai tersangka. Ia adalah anggota Badan Anggaran dan Komisi Agama DPR. Zulkarnaen diduga memuluskan perusahaan tertentu agar memenangi tender. Putra sulungnya, Dendy Prasetya, juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama. "Kami sudah tahu siapa penyuapnya," ucap Ketua KPK Abraham Samad pada Jumat lalu.
Sebelum terkuak kasus ini, ada beberapa anggota DPR lainnya yang terlibat dalam proyek yang dibiayai negara. Angelina Patricia Pingkan Sondakh dan Muhammad Nazaruddin adalah contohnya. Keduanya dari Fraksi Partai Demokrat. Nazaruddin sudah dicopot dari DPR. Ia divonis 4 tahun 10 bulan penjara dalam kasus suap proyek Wisma Atlet senilai Rp 191 miliar. Sedangkan Angelina berstatus tersangka kasus suap dalam proyek yang sama.
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, KPK ada kemungkinan bakal kesulitan mengusut kasus korupsi di Kementerian Agama, yang memiliki reputasi buruk dalam penyimpanan arsip dokumen lelang.
Menurut dia, lemahnya pengarsipan dirasakan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan ketika mengaudit tender proyek. Sering kali auditor mendapatkan salinan kontrak justru dari pemenang lelang, bukan dari Kementerian Agama. Bahkan pernah terjadi ada proyeknya, tapi tak ada anggarannya di kementerian itu. "Itu karena administrasinya buruk," ujar Uchok.
Baca juga:
Sumber: yahoo.com
