Wali Kota yang mencatat sukses merelokasi PKL di Solo tanpa gejolak ini ternyata hobi mengunjungi pasar sejak kecil. Sudah berbagai pasar yang ia kunjungi tujuannya hanya satu ingin bertemu para pedagang.
"Pengen ngerti sebetulnya problem di pasar Jakarta seperti apa, masalahnya apa? Saya ingin ketemu pedagangnya. Saya ingin suara yang nyata dari pedagang, bukan dari siapa-siapa," jelas pria yang akrab disapa Jokowi itu dalam Jalan-jalan Bareng dengan Retno Pinasti, Rabu (27/6).
"Pengen ngerti sebetulnya problem di pasar Jakarta seperti apa, masalahnya apa? Saya ingin ketemu pedagangnya. Saya ingin suara yang nyata dari pedagang, bukan dari siapa-siapa," jelas pria yang akrab disapa Jokowi itu dalam Jalan-jalan Bareng dengan Retno Pinasti, Rabu (27/6).
Di masa awal menjadi wali kota Solo, banyak yang meragukan kemampuan pedagang mebel, rumah, dan taman itu. Namun baru setahun memimpin, lulusan Fakultas Kehutanan UGM sudah memberikan gebrakan. Seperti dari relokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari untuk mengembalikan fungsi lahan hijau.
Jokowi bahkan tak segan menolak pembangunan mal yang menggusur bangunan bersejarah. Di bidang pendidikan dan kesehatan, ia menerbitkan kartu sisiwa dan kartu sehat bermacam kategori.
Kini dengan baju kotak-kotaknya pedagang mebel ini mengadu nasib ke ibukota dengan menjadi calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3. Ia punya banyak mimpi seperti apa Jakarta ke depan. Sukses menata PKL di Solo, ia juga punya berbagai program untuk PKL di Jakarta. Seperti apa ya?
"Di sebuah kota, di sebuah rencana kota mestinya kalau mal diberi ruang, hypermarket diberi ruang, supermarket diberi ruang, mestinya PKL juga diberi ruang. Sehingga mereka bisa mengais rezeki di tempat yang betul. Itulah perlunya kantong PKL, kawasan PKL, pasar khusus PKL. Itu bisa saja, kenapa tidak? Tinggal komitmen dan niat. Kalau niat menata pasar, pemerintah sangat bisa," tegas Jokowi.
Baginya, masalah penataan kota, pasar, PKL, memang diperlukan agar Jakarta menjadi kota yang rapi. "Tapi ingat, kalau kita melakukan penataan pasar, PKL, pedagang jangan dibebani. Harus diberikan gratis. Dananya dari APBD," ujarnya.
Tentang Jakarta yang terkenal macet, Jokowi akan melanjutkan cetak biru yang sudah ada. Rencana pembangunan subway, MRT ataupun trem sebisa mungkin harus berjalan barengan. "Kalau duitnya cukup monorel mungkin pakAi APBD. Kalau uang nggak cukup pakai investor, kayak MRT.
"Segera putuskan, segera laksanakan di lapangan. Buat cetak biru lagi akan makan waktu dua tahun. Laksanakan, ada problem selesaikan. Jaga ketat manajemen kontrol yang baik".
"Di sebuah kota, di sebuah rencana kota mestinya kalau mal diberi ruang, hypermarket diberi ruang, supermarket diberi ruang, mestinya PKL juga diberi ruang. Sehingga mereka bisa mengais rezeki di tempat yang betul. Itulah perlunya kantong PKL, kawasan PKL, pasar khusus PKL. Itu bisa saja, kenapa tidak? Tinggal komitmen dan niat. Kalau niat menata pasar, pemerintah sangat bisa," tegas Jokowi.
Baginya, masalah penataan kota, pasar, PKL, memang diperlukan agar Jakarta menjadi kota yang rapi. "Tapi ingat, kalau kita melakukan penataan pasar, PKL, pedagang jangan dibebani. Harus diberikan gratis. Dananya dari APBD," ujarnya.
Tentang Jakarta yang terkenal macet, Jokowi akan melanjutkan cetak biru yang sudah ada. Rencana pembangunan subway, MRT ataupun trem sebisa mungkin harus berjalan barengan. "Kalau duitnya cukup monorel mungkin pakAi APBD. Kalau uang nggak cukup pakai investor, kayak MRT.
"Segera putuskan, segera laksanakan di lapangan. Buat cetak biru lagi akan makan waktu dua tahun. Laksanakan, ada problem selesaikan. Jaga ketat manajemen kontrol yang baik".
Lalu bagaimana pengelolaannya? Jokowi ingin ada kantor yang mengurusnya bersama-sama. Kantor itu akan diberi nama Otoritas Transportasi Jakarta. "Inilah yang diperlukan kantor bersama, otoritas transportasi jakarta yang di dalamnya ada kantor pemerintah pusat, DKI, dan pemerintah di sekitar DKI. Harus bekerja bersama, terintegrasi. Tak mungkin sendiri-sendiri".
Di bidang kesehatan, nantinya ia ingin warga Jakarta yang kurang mampu memiliki kartu Jakarta sehat. Menurutnya, anggaran kesehatan DKI lebih dari cukup untuk sistem ini. Kartu ini bisa digunakan ke poliklinik, puskesmas, bahkan untuk kemoterapi kanker dilayani.
"Ini sudah dilaksanakan tujuh tahun di Solo".
Hal yang sama juga diterapkan di bidang pendidikan. "Seragam, sepatu, buku, dan biaya semua diberikan. Anggarannya juga cukup".
Di bidang kesehatan, nantinya ia ingin warga Jakarta yang kurang mampu memiliki kartu Jakarta sehat. Menurutnya, anggaran kesehatan DKI lebih dari cukup untuk sistem ini. Kartu ini bisa digunakan ke poliklinik, puskesmas, bahkan untuk kemoterapi kanker dilayani.
"Ini sudah dilaksanakan tujuh tahun di Solo".
Hal yang sama juga diterapkan di bidang pendidikan. "Seragam, sepatu, buku, dan biaya semua diberikan. Anggarannya juga cukup".
Sumber: liputan6.com
