Markas Besar TNI ikut mengerahkan personel dalam pengamanan aksi demo menolak kenaikan BBM. Rencana itu dikritik keras sejumlah kalangan. Sebab unjuk rasa dijamin oleh undang-undang, asal tidak merusak. Sejumlah politisi Fraksi PDI Perjuangan menilai TNI mestinya mengacu kepada undang-undang, terutama Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Dalam pasal 7 ayat (2), kata politisi PDI Perjuangan Tb Hasanuddin, disebut bahwa bahwa tugas pokok dilakukan dengan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. TNI bisa saja membantu kepolisian tapi itu dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
Dan yang dimaksudkan dengan keputusan politik negara adalah, "Harus dengan pertimbangan dari DPR. Pemerintah harus bicara kepada DPR. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan dari pemerintah kepada DPR soal pengerahan TNI dalam pengamanan ini," kata Tb Hasanuddin.
Tapi menurut Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul, pencegahan dini tetap perlu dilakukan. Dan TNI, katanya, sangat yakin bahwa masyarakat mendukung itu.
"Hal-hal yang membutuhkan persetujuan parlemen itu bilamana TNI menggunakan peralatan tempur. Itu masih bisa diperdebatkan. Kami bisa bicara dengan DPR agar sinkron," kata Iskandar kepada VIVAnews, Senin 26 Maret 2012.
Menurut Iskandar, dalam pasal 7 ayat (2) bagian b Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan, ada 14 item kondisi yang bisa melibatkan anggota TNI tanpa perlu membicarakan dengan DPR.
" Dan 14 item itu antara lain untuk mengatasi teroris, separatis, mengamankan kepala negara dan keluarga, tamu-tamu VIP, objek-objek vital, SAR, bencana alam, pembajakan di laut, dan lain-lain," kata Iskandar.
Nah menghadapi demonstrasi penolakan BBM, personel TNI sudah bersiaga terutama di lokasi objek-objek vital. Iskandar mengakui bahwa sampai saat ini belum ada permintaan dari polisi untuk bantuan keamanan di lokasi demo.
"Kalau diminta, nanti semua polisi berada di depan. Kami ada di lapis kedua atau ketiga. Kendali operasi tetap di kepolisian.
TNI sudah mendapat informasi dari intelijen bahwa ada potensi pergerakan massa besar-besaran pada 27 Maret 2012 dan 1 April 2012. Informasi itu diperkuat dengan adanya laporan rencana demonstrasi kepada kepolisian.
"Itu jumlahnya berapa ribu orang. Kami tidak mau terlambat. Sekarang kami siagakan di objek-objek yang sangat vital seperti di Istana Presiden dan lain-lain," ujar Iskandar.
Sumber: vivanews.com
